Erupsi gunung berapi adalah salah satu ancaman kebencanaan terbesar bagi Magelang Raya (Foto oleh Yosh Ginzu/Unsplash)


Tumbuh dan berkembang di Sabuk Api Pasifik (Ring of Fire) membuat Indonesia rentan mengalami situasi-situasi kritis kebencanaan. Belum lagi saat ini dampak perubahan iklim yang kian ekstrem dirasakan, dimana terjadi peningkatan intensitas bencana di seantero negeri. Banjir besar, kemarau berkepanjangan, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, puting beliung, hingga longsor akibat intensitas curah hujan yang meninggi adalah beberapa bencana akibat perubahan iklim.

Lalu bagaimana dengan Magelang? Sebagai dataran tinggi yang dikelilingi bukit dan gunung, Magelang sangat rentan mengalami berbagai bencana alam.




Beberapa hal bisa dilakukan guna mempersiapkan masyarakat supaya dapat melakukan tanggap darurat bencana (TDB), diantaranya:

Potret pengungsi erupsi Gunung Merapi 2010 (Foto oleh Archive Boston)


A. Mempersiapkan Masyarakat Sadar Bencana

Selama ini pendidikan mitigasi bencana lebih berorientasi pada penanganan pasca bencana. Pada akhirnya model pendekatan ini mengakibatkan ongkos yang ditanggung baik kerugian materiil maupun korban jauh lebih besar.

Luasnya regional Magelang Raya dan kendala akses (insidental) menjadi hambatan bagi tim taktis seperti tim SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk bisa segera mencapai lokasi terjadinya bencana. Oleh karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan dan dilatih sejak dini guna menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah mereka. Hal ini berguna supaya masyarakat dapat mengantisipasi potensi bencana serta meniminalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana sehingga memudahkan proses pada saat tanggap darurat bencana berlangsung.

Letusan Gunung Merapi 2010 berdampak dahsyat pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat lereng Merapi (Foto oleh Archive Boston)


Kurangnya pembekalan masyarakat sadar bencana umum mengakibatkan kepanikan massal ketika bencana terjadi. Alhasil kondisi ini menyulitkan upaya penanganan dan penanggulangan bencana. Pemerintah memang berkewajiban melindungi warganya, namun masyarakat tetap perlu dipersiapkan untuk minimal dapat menolong diri mereka sendiri.

B. Persiapan Infrastruktur Kebencanaan


Selain menyiapkan masyarakat, infrastruktur penunjang darurat kebencanaan perlu dibangun dan disiagakan supaya siap pakai ketika bencana terjadi. Beberapa infrastruktur yang perlu dipersiapkan diantaranya pra-bencana seperti alat pendeteksi bencana mulai dari longsor (landslide detector), ketinggian muka air sungai (flood detector), pendeteksi tsunami (buoy), pendeteksi kebakaran hutan (flame detector), seismometer, integrasi sistem peringatan dini dengan tempat ibadah (masjid), frekuensi radio khusus kebencanaan, juga infrastuktur saat bencana seperti bunker dengan persediaan makanan darurat, hingga shelter. Belum adanya keinginan pemerintah daerah untuk berinvestasi pada infrastruktur kebencanaan acapkali menyebabkan masa tanggap darurat bencana (TDB) sedikit terkendala. Memang investasi di bidang ini tidaklah produktif, namun every lives matter.


Hujan abu tebal biasa mengguyur Magelang, khususnya radius di bawah 20 kilometer


Di Magelang sendiri sudah ada beberapa shelter yang dipersiapkan terutama untuk menghadapi bencana gunung meletus. Sayangnya beberapa shelter tersebut tidak terawat sehingga terkesan ditelantarkan begitu saja. Di dalam shelter-shelter tersebut pun tidak ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sewaktu bencana terjadi, seperti obat-obatan dan makanan darurat. Selain itu saat ini Magelang juga belum memiliki alat berat yang berfungsi untuk menyingkirkan abu letusan gunung dari jalanan (snow plow).

C. Memaksimalkan Early Warning System


Sebagai negara yang sama-sama terletak di Cincin Api Pasifik, tampaknya Indonesia perlu lebih banyak dari Jepang tentang cara memaksimalkan early warning system pada masyarakat. Bagi kebanyakan negara dunia, sistem peringatan bencana Jepang dijadikan rujukan. Salah satu pemanfaatannya seperti yang terlihat pada video di bawah ini:




Pada video di atas, radio dan telepon seluler secara otomatis berdering memberitahukan gempa tepat dua detik sebelum gelombang gempa tiba di lokasi. Tidak banyak negara yang menerapkan sistem ini. Sebagai negara yang sangat rentan, Jepang telah menerapkan sistem peringatan dini melalui beragam medium: dari peringatan telepon seluler, siaran radio, siaran televisi yang diambil alih oleh NHK ketika gempa terjadi, hingga pengeras suara baik di kota maupun desa.

Di video berikut ini pun menunjukkan betapa siapnya sistem peringatan dini Jepang bahkan pada saat siaran langsung acara televisi. Ketika sesi bincang-bincang tengah berlangsung dan diinterupsi oleh adanya informasi gempa, pembawa acara segera masuk dan membacakan broadcast yang diterima stasiun televisi. Tak lama saat pembawa acara membacakan broadcast yang diterima, tiga puluh detik kemudian getaran gempa pun akhirnya merambat hingga studio. Sistem seperti inilah yang diperlukan negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Informasi secepat kilat — meskipun bisa jadi false alarm, akan sangat membantu siapa saja untuk bergegas siap menghadapi bencana. Karena pada saat gempa terjadi, satu detik pun menjadi berharga.





Tak hanya pada infrastruktur komunikasi saja Jepang menerapkan sistem peringatan dini. Pada infrastruktur perhubungan, sistem serupa juga diterapkan. Terutama untuk kereta api, ketika gempa terjadi, maka perjalanan seluruh kereta api di Jepang akan diinterupsi untuk berhenti supaya tidak terjadi derail yang mengakibatkan cedera para penumpang. Apalagi Jepang juga memiliki kereta cepat. Hal serupa juga diterapkan pada layanan bus dan infrastuktur moda seperti stasiun, terminal, dan bandara.




Bagaimana dengan Indonesia? Ketika bencana terjadi — paling umum adalah gempa bumi, seismometer dan buoy atau DART (deep ocean assestment and reporting of tsunamis) akan secara otomatis memonitor dan melaporkan adanya gesekan/tumbukan lempeng yang mengakibatkan getaran ke stasiun BMKG terdekat. Sebanyak 170 sensor gempa di daratan secara aktif merekam getaran bumi yang kemudian — bila terjadi gempa, mengirimkan data ke Pusat Gempa Nasional di Jakarta guna mengetahui kekuatan gempa. Pada waktu yang bersamaan, sebanyak 7 satelit global positioning system (GPS) mengukur data pergeseran permukaan bumi supaya dapat menentukan dimana letak episenter gempa.




Sayangnya, di Indonesia saat ini hanya ada 33 stasiun geofisika BMKG dengan 285 seismometer saja. Ada juga 21 buoy bentuk hibah dari negara sahabat. Sayangnya kebanyakan buoy sudah rusak dan tidak berfungsi lagi sehingga indikasi dini tsunami acapkali terlambat untuk diketahui kecuali melalui simulasi metode permodelan. Padahal, Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, yakni sepanjang 99.093 km.

D. Mengoptimalkan Peran Public Safety Center (PSC)


Ada banyak sekali lembaga masyarakat yang dibentuk untuk kesiapsiagaan bencana. Lembaga ini berada dalam satu payung bernama Public Safety Center (PSC) dan menjadi mitra unggul pemerintah dalam menghadapi situasi darurat dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu . Organisasi tersebut diantaranya adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Search and Rescue (SAR), Pemadam Kebakaran, Polisi, dan Ambulans. Apabila menghadapi kondisi darurat, masyarakat cukup menghubungi 119. Nomor pusat 119 ini kemudian akan mengirimkan bantuan sesuai dengan kasus yang dilaporkan.



***

Bagi masyarakat Indonesia, bencana sudah sangat lekat dengan kehidupan sosial kultural. Kita boleh saja akrab dengan mereka, namun tetap waspada akan kehadirannya.